Sejarah Kerangka Geodetik Nasional


Kegiatan perpetaan di Indonesia telah dimulai sejak zaman pra-kemerdekaan hingga akhir tahun 90. kegiatan perpetaan ini meliputi pembuatan jaring kerangka geodetik nasional menggunakan jaring utama triangulasi. Jaring triangulasi dibentuk di setiap pulau-pulau utama Indonesia. Selain itu, kegiatan perpetaan lainnya adlah pembuatan peta dasar topografi nasional yang dilakukan oleh BAKOSURTANAL pada tahun 1980.

Pada mulanya kegiatan penentuan posisi, pembuatan titik kerangka geodetik dan perpetaan dilakukan oleh badan Topografi Belanda (Netherland Service of the Netherland East Indies). Pengurusan perpetaan dikoordinasikan oleh badang milik Belanda dikarenakan negara Indonesia masih dalam masa penjajahan Belanda. Selang masih dalam masa penjajahan, terjadilah Perang Dunia II dampaknya pun ikut berimbas kedalam kondisi perpolitikan di Indonesia. Sebagai dampak, bergantilah badan kepengurasaan perpetaan di Indonesia, yaitu Badan Topografi Tentara Indonesia (Topographical Service of the Army of the republic of Indonesia).

Pada tahun 1960, setelah kemerdakaan Indonesia berlangsung, Presiden Republik Indonesia embentuk Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, BAKOSURTANAL. BAKOSURTANAL bertugas menjadi badan utama dalam kegiatan survey sumber daya alam dan perpetaan batas negara. Selain itu, BAKOSRUTANAL juga bertanggungjawab dalam  pembuatan peta dasar rupa bumi nasional termasuk rupa bumi di bawah laut, pembuatan jaring kontrol geodetik ,  survey pulau-pulau terluar batas negara , dan pengkoordinasian survei hidrografi dan nautical charting.

Kerangka Dasar Horizontal

Pemetaan di Indonesia telah dimulai sejak 100 tahun yang lalu.Pulau Jawa dimana merupakan pulau terpadat penduduknya diutamakan dalam pembuatan jaring triangulasi. Pembuatan jaring triangulasi di pulau Jawa dimulai dari tahun 1862 dan selesai pada tahun 1880. Dalam jaring triangulasi diperlukan titik reprsentasi triangulasi (initial point) yang kemudian akan dijadikan patokan dalam komputasi data triangulasi. Di pulau Jawa, intial point diletakkan pada titik triangulasi P.520 yang terletak di Gunung Genuk, Jawa Tengah.

Dilakukan pengamatan Lintang Astronomik dan Azimuth Astronomik dari titik tersebut ke suatu acuan yang hasilnya  didefinisikan sebagai Lintang Geodetik dan Azimuth Geodetik. Bujur Geodetik itu sendiri didefinisikan dari Bujur astronomis pada titik triangulasi P.126 di Jakarta. Penentuan bujur astronomis ditarik berdasarkan acuan yang telah ada, yaitu dengan referensi bujur astronomis titik P.126.

Bujur astronomis titik P.520 ditentukan dengan cara perhitungan triangulasi (tiangulation computation) dari bujur astronomis titik P.126  .

Koordinat geodetik titik P.520, Gunung Genuk, Jawa Tengah adalah ;

Lintang     : 6˚ 26’ 53.4” S

Bujur        : 110˚ 55’ 02.05” BT

Setelah itu jaring triangulasi diperpanjang ke Sumatera. Sampai pada tahun 1931 terbentuk 3 sistem geodetik di Sumatera, yaitu ; Sumatera Barat Sistem, Sumatera Timur Sistem dan Sumatera Selatan Sistem yang dihitung berdasarkan kerangka Bessel. Setiap sistem tersebut memiliki orientasi dan basis masing-masing maka dari itu diputuskan pada tahun 1931 dilakukan perhitungan triangulasi kedua, tidak hanya untuk Pulau Sumatera, tetapi juga Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Untuk itu ditentukan beberapa stasiun Laplace dan diukur beberapa garis dasar (Schepers & Schulte, 1931). Koordinatnya dihitung dalam Sistem Genuk tetapi perhitungan tersebut belum sepenuhny selesai karena terbentur dengan adanya Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II berakhir, pengukuran dilanjutkan kembali, pada tahun 1960 pengukuran triangulasi diperpanjang ke Flores di Pulau Nusa Tenggara (Soenarjo, 1962).

 

Pembuatan kerangka geodetik di Sumatera diperluas ke pulau-pulau sekitarnya. jaring utama triangulasi di Pulau Bangka dimulai pada tahun 1917. Jaring traingulasi disambungkan oleh titik triangulasi di Riau dan Lingga ke Sistem Malayan pada akhir tahun 1938 (Schepers, 1939).

Sekitar 30 tahun setelah itu, 1970, Kalimantan Barat mulai dipetakan. Jaring Triangulasi yang dibentukan menggunakan kerangka Bessel 1841. Gunung Serindung dipilih sebagai intial point berada di Utara Singkawang (Hadi, 1975). Sebagai dampak Perang Dunia ke-2 banyak titik triangulasi rusak. Penentuan titik koordinat yang dibentuk dari kerangka geodetik semakin sulit yang berakibat kepada sulitnya pemetaan Pulau Sumatera . Untuk keperluan itu maka ditentukanlah titik kontrol horizontral dengan teknik penggunaan satelit Doppler. Muncullah

kebijakan dari BAKOSURTANAL yaitu menerapkan Datum GRS-67 sebagai parameter dari Indonesia National Spheroid (INS) dan Stasiun Doppler di Padang sebagai initial point dari Sistem Geodetik baru yang dinamakan Sistem Padang yang selanjutnya dikenal dengan nama Datum Indonesia 1974, ID-1974 (Rais, 1979).

Pada datum Indonesia 1974  (ID-1974), initial point adalah Stasiun Doppler di Padang. Koordinat stasiun tersebut adalah ;

Lintang      : 0˚ 56; 38.414” S

Bujur          : 100˚ 22’ 08.804” BT

Tinggi         : 3190 m diatas INS

Titik pusat INS ditranlasikan (digeser) dari pusat Sistem Doppler NWL-9D  dengan nilai pergeseran tertentu. Pergeseran nilai tersebut dihasilkan dari pendefinisian INS dan nilai tangensial Elipsoid Sistem Doppler NWL-9D  ke intial point. Nilai pergeserannya adalah ;

X       = + 2.691 m

Y       =  – 14.757 m

Z       = + 0.224 m

Sutisna (1982) menghitung triangulasi dari Sumatera dan Jawa dalam datum ID-1974 dengan GEM-8 sebagai geiode referensinya.

Dalam periode 1974 – 1982 telah terbentuk 378 Doppler station di seluruh kepulauan Indonesia. !5 stasiun di Sumatera, 87 stasiun di Kalimantan, 133 stasiun di Sulawesi, 9 stasiun di Nusa Tenggara dan 134 stasiun di Irian Jaya. Jumlah stasiun doppler di pulau Jawa baru selesai pada awal tahun 1984.

Kerangka Dasar Vertikal

Penentuan jaring ketinggian presisi di pulau Jawa dimulai pada tahun 1925. Panjang area pengukuran mencapai 4500 km yang berada di seluruh Jawa Barat dan jawa Tengah dengan total jumlah titik yaitu 2038 titik tinggi. jaring ini terikat ke Datum Ketinggian Muka Laut di tanjung Priok, Jakarta yang penentuannya diasarkan kepada pengamatan pasut (pasang-surut) selama tahun 1926

Selain jaring kerangka tersebut, masih terdapat beberapa jaring kerangka vertikal yang bersifat lokal lainnya. Tidak ada penyatuan di setiap kerangkanya, beberapa mengacu pada tinggi muka laut tahunan (mean yearly sea level), beberapa  mengacu pada rata-rata ketinggian maksimum atau minimum saat pasang (mean high or mean low tides), bahkan ada yang mengacu pada ketinggian maksimum dan ketinggian minimum saat pasang (highest high tide or lowest low tide) dengan berbagai macam akurasinya.

 

Sama halnya dengan kerangka dasar horizontal, kerangka ketinggian pun terkena dampak Perang Dunia II,  hilangnya Benchmarks dalam jumlah besar. Hilangnya Bechmarks mengakibatkan hilangnya orientasi posisi suatu tempat, baik ke arah horizontal maupun vertikal. Relasi antara satu lokal sistem dengan lokal sistem lainnya pun tidak diketahui sehingga pada tahun 1980, BAKOSURTANAL memulai pengukuran ulang ketinggian presisi (precise levelling) Jaring kerangka Vertikal di Pulau Jawa yang kemudian selesai pada tahun 1985. Penentuan jaring kerangka vertikal di Sumatera pun dilakukan. Perencanaan pengukuran jaring ketinggian di pulau ini ditunjukkan di Figure 3

12 thoughts on “Sejarah Kerangka Geodetik Nasional

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s